Ketua DPRD Sumba Barat, Charles Pekadede Tenabolo, menambahkan bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif sangat penting dalam mendorong perbaikan tata kelola pelayanan publik.
“Kami di DPRD akan mendukung penuh langkah pemerintah daerah dalam merealisasikan rekomendasi yang diberikan oleh BPK,” katanya dengan penuh optimisme.
Selain Kabupaten Sumba Barat, kabupaten lain yang hadir juga menerima LHP terkait berbagai aspek pelayanan publik, termasuk Program JKN. Hasil pemeriksaan ini memberikan gambaran kekuatan dan kelemahan program, sekaligus menjadi panduan untuk perbaikan di masa mendatang.
Acara ini ditutup dengan penyerahan simbolis LHP oleh Kepala Perwakilan BPK NTT kepada masing-masing kepala daerah, disertai harapan bahwa hasil pemeriksaan ini akan segera ditindaklanjuti melalui koordinasi intensif dengan pihak terkait.
Dengan rapor kinerja yang telah diserahkan, masyarakat menunggu aksi nyata pemerintah dalam memperbaiki layanan kesehatan demi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.***
