Kader GMNI Mimika Minta Pemerintah Pusat Tinjau Ulang Pemangkasan Dana Otsus

DETIK SUMBA – Pemerintah Pusat diminta untuk meninjau kembali kebijakan pemangkasan dana Otonomi Khusus (Otsus) yang terjadi di Kabupaten Mimika.

Permintaan ini disampaikan oleh Bung Agus Narahaubun, kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Mimika, yang menilai bahwa kebijakan tersebut perlu dievaluasi demi kepentingan masyarakat Papua.

Menurut Agus, kebijakan Otsus Papua sejatinya bertujuan untuk memberikan kewenangan seluas-luasnya bagi provinsi di Papua dalam menyelenggarakan pemerintahan secara khusus.

Selain itu, Otsus juga mengatur pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya alam (SDA) demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Oleh karena itu, kebijakan pemangkasan dana Otsus dikhawatirkan dapat menghambat berbagai program pembangunan di daerah tersebut.

Otonomi Khusus Papua memiliki tujuan strategis dalam pembangunan daerah, di antaranya:
• Membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
• Membiayai sektor pendidikan, sosial, dan kesehatan, yang menjadi kunci dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua.
• Membiayai pemberdayaan ekonomi rakyat, guna meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan ekonomi lokal.
• Membiayai program pengentasan kemiskinan, yang menjadi tantangan utama dalam pemerataan kesejahteraan di Papua.

Dengan adanya pemangkasan dana Otsus, berbagai program tersebut bisa terhambat, sehingga berpotensi berdampak pada kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mimika dan Papua secara umum.

Agus menegaskan bahwa pemerintah pusat harus lebih bijak dalam mengambil kebijakan terkait dana Otsus, dengan tetap mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat.

“Pemerintah pusat perlu melakukan peninjauan ulang terhadap kebijakan pemangkasan dana Otsus di Kabupaten Mimika. Hal ini sangat penting agar tujuan awal Otsus, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, bisa tetap berjalan secara optimal,” tegas Agus.

Ia berharap pemerintah dapat membuka ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat Papua, termasuk mahasiswa dan organisasi kepemudaan, untuk mencari solusi terbaik dalam pengelolaan dana Otsus.

Keputusan terkait dana Otsus akan sangat berpengaruh pada masa depan pembangunan di Papua.

Oleh karena itu, evaluasi yang mendalam dan kebijakan yang berpihak pada masyarakat menjadi harapan utama bagi seluruh warga Papua, khususnya di Kabupaten Mimika.***