Viral! Wakil Ketua DPRD SBD Hina Wartawan.

DETIK SUMBA – Pernyataan kontroversial yang dilontarkan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Yusuf Bora, memicu kemarahan besar di kalangan jurnalis. Pernyataan itu dinilai mencoreng citra wartawan yang berjuang di lapangan, terutama di wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pernyataan Yusuf Bora yang berbunyi, “Tidak ada berita, tidak ada uang,” digelontarkan saat dirinya diwawancarai oleh Fredy Ladi, jurnalis TVRI. Ungkapan ini tidak hanya mengejutkan, tetapi juga dianggap melecehkan profesi wartawan yang bekerja untuk kepentingan publik.

Insiden ini terjadi ketika Ketua Perkumpulan Wartawan Sumba Barat Daya (Pewarta SBD) berupaya mengonfirmasi tanggapan DPRD fraksi Partai Perindo atas polemik seleksi PPPK yang tengah memanas. Alih-alih memberikan jawaban yang membangun, Yusuf Bora justru mengeluarkan pernyataan tak pantas yang menodai citra pers.

“Saya merasa terhina. Kami bukan sekadar mencari uang; kami berjuang untuk kepentingan publik,” ujar Fredy Ladi menanggapi ucapan Yusuf Bora yang dinilai merendahkan.

Tindakan Yusuf Bora ini memperlihatkan sikap seorang pejabat publik yang jauh dari nilai-nilai demokrasi dan transparansi. Sebagai wakil rakyat, seharusnya Yusuf Bora menunjukkan penghargaan terhadap kerja jurnalistik yang menjadi pilar utama dalam membangun masyarakat yang adil dan beradab.

Pernyataan merendahkan tersebut dinilai merusak hubungan antara pemerintah daerah dengan insan pers. Lebih dari itu, ini menjadi alarm serius bagi kebebasan pers yang seharusnya dijunjung tinggi.

Pernyataan Yusuf Bora menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap kerja wartawan yang tak hanya sekadar “mencari berita”, tetapi juga mengabdi untuk kepentingan masyarakat luas. Sikap defensif dan tidak pantas yang diperlihatkannya menjadi potret suram wajah demokrasi di Sumba Barat Daya (SBD).

Hingga berita ini diterbitkan, Yusuf Bora belum memberikan klarifikasi atas pernyataannya yang telah menjadi sorotan publik dan memicu kegelisahan di kalangan jurnalis. Kontroversi ini menjadi catatan hitam bagi kebebasan pers dan menjadi pengingat bagi semua pihak akan pentingnya menghormati peran jurnalis dalam mengawal aspirasi masyarakat.***