DETIKSUMBA.COM – Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik sangat penting, terutama untuk proyek fisik di Kabupaten Manggarai Timur yang dibiayai dengan dana negara. Aktivis dan masyarakat setempat mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit secara profesional, independen, dan bebas dari praktik suap agar proyek-proyek tersebut memberikan manfaat maksimal dan sesuai dengan tujuan.
1. Peran Kritis BPK
BPK memiliki peran vital dalam mengaudit proyek fisik yang menggunakan dana publik di Manggarai Timur. Audit yang teliti dapat mendeteksi kebocoran anggaran atau penyimpangan yang merugikan masyarakat. Proyek-proyek seperti jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya harus diaudit dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.
2. Tantangan Suap
Tantangan besar dalam proses audit adalah munculnya peluang suap yang dapat merusak integritas. Pihak berkepentingan, seperti kontraktor atau pejabat daerah, mungkin berusaha mempengaruhi auditor. Jika BPK tidak menghindari godaan ini, proyek yang seharusnya menguntungkan masyarakat bisa disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
3. Profesionalisme dalam Audit
Audit harus dilakukan dengan profesionalisme yang tinggi. Setiap langkah audit, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, harus berbasis pada data yang valid, transparan, dan objektif. Auditor harus tegas menolak segala bentuk godaan yang bisa merusak independensi mereka.
4. Penegakan Kode Etik dan Pengawasan Internal
