3. Intervensi dari Pihak Luar Tanpa Dasar Hukum
Jika terdapat indikasi bahwa pihak yayasan atau oknum lain mencoba mencampuri pengelolaan BOS secara langsung, misalnya dengan menagih atau meminta jatah dana dari kepala sekolah, hal tersebut melanggar prinsip otonomi pengelolaan BOS sebagaimana diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Negara. Menurut regulasi tersebut, pengelolaan dana BOS menjadi tanggung jawab sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah dan diawasi oleh komite sekolah.
4. Tidak Ada Partisipasi dan Pengawasan Komite Sekolah
Partisipasi aktif dari komite sekolah sangat penting untuk memastikan bahwa penggunaan dana BOS sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Ketidakterlibatan atau lemahnya peran pengawasan komite sekolah seringkali menjadi celah bagi terjadinya penyalahgunaan dana.
Dengan adanya berita yang mencuat kepublik terkait penyalagunaan Dana BOS, Pihak berwenang, termasuk Dinas Pendidikan dan instansi pengawas keuangan, di harapkan terus melakukan pemantauan dan audit terhadap penggunaan Dana BOS.
Setiap penyimpangan atau indikasi penyalahgunaan akan mendapatkan sanksi administratif bahkan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku, guna menjaga agar dana negara tersebut tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi peningkatan mutu pendidikan.
Transparansi dan akuntabilitas merupakan kunci utama dalam pengelolaan dana BOS. Kepala sekolah diharapkan menjaga komunikasi dengan yayasan dan komite sekolah, serta selalu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan agar dana yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk kepentingan operasional pendidikan.***
