JPIC SVD Ruteng Minta Penyelidikan Terhadap Kekerasan Oknum Aparat dalam Proyek PLTP Ulumbu

JPIC SVD Ruteng Minta Penyelidikan Terhadap Kekerasan Oknum Aparat dalam Proyek PLTP Ulumbu. (Detik Sumba/Dok Istimewa)

Salah satu korban kekerasan, Ponsianus Lewang, mengalami cedera berat dan harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mben Boi, Ruteng. Justice, Peace, and Integrity of Creation (JPIC) SVD Ruteng mengecam keras tindakan represif aparat terhadap warga dan jurnalis di Poco Leok.

Koordinator JPIC, Pater Simon Suban Tukan, SVD, menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan kebebasan pers.

JPIC menilai kekerasan yang dilakukan oleh aparat merupakan bentuk pembiaran dari pemerintah setempat, dan mendesak agar pihak kepolisian dan TNI segera menghentikan mobilisasi aparat keamanan di Poco Leok.

JPIC juga mendesak Kapolri dan Panglima TNI untuk melakukan investigasi terhadap tindakan kekerasan aparat di lapangan. Mereka meminta agar oknum aparat yang terlibat diberikan sanksi tegas, serta mendesak pemeriksaan terhadap Kapolres dan Dandim Manggarai yang diduga terlibat dalam aksi kekerasan ini.
JPIC menilai aparat seharusnya melindungi masyarakat, bukan menjadi ancaman bagi warga yang memperjuangkan hak mereka.

Baca Juga:  Pergantian Pucuk Pimpinan, Polres Sumba Barat Daya Gelar Upacara Sertijab

JPIC juga menyerukan kepada pemerintah daerah agar mencabut Keputusan Bupati Manggarai yang menetapkan Poco Leok sebagai lokasi perluasan PLTP Ulumbu. Menurut JPIC, proyek besar seperti ini harus mendapatkan persetujuan bebas dari warga yang terdampak langsung, karena risiko pembangunan akan ditanggung oleh mereka.

“”Kami juga mendesak Pemkab Manggarai untuk mencabut Keputusan Bupati yang mentapkan lokasi di ruang hidup warga menjadi area perluasan PLTP Ulumbu. Bagaimanapun pembangunan mega proyek seperti PLTP ini harus mendapat persetujuan bebas dari warga di mana proyek itu dikembangkan. Karena resiko pembangunan akan ditanggung oleh warga Pocoleok di mana proyek itu dibangun bukan warga yang tinggal diluar Pocoleok.” kata Pater Simon selaku korordinator JPIC SVD Ruteng dalam rilis yang diterima media ini.

Baca Juga:  Penjabat Bupati Sumba Barat Tinjau Persiapan Kunjungan Presiden RI

JPIC juga meminta PT PLN menghentikan penggunaan aparat keamanan dalam proyek ini, terutama yang cenderung bersifat represif dan intimidatif.

Mereka menyoroti bahwa proyek PLTP Ulumbu sedang dievaluasi oleh Bank KfW, yang merupakan salah satu sumber pendanaan utama. Jika kekerasan terhadap warga terus berlanjut, pendanaan proyek ini dapat terancam. ***