BPK harus menerapkan kode etik yang ketat dan sistem pengawasan internal yang efektif untuk mencegah praktik suap. Auditor perlu dilatih untuk mengenali potensi penyalahgunaan wewenang dan menjaga integritas dalam setiap keputusan yang diambil.
5. Kolaborasi dengan Lembaga Pengawasan Lain
Kolaborasi dengan lembaga pengawasan lain, seperti KPK, sangat penting untuk memperkuat pengawasan terhadap proyek fisik di Manggarai Timur. Dengan bekerja sama, BPK dapat lebih efektif dalam mendeteksi dan mencegah praktik suap.
6. Meningkatkan Akses Publik
Agar praktik suap dapat diminimalkan, hasil audit perlu dipublikasikan secara terbuka. Transparansi ini memungkinkan masyarakat untuk mengawasi penggunaan anggaran dan memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai dengan harapan.
7. Tindak Lanjut dan Penindakan
Jika ditemukan praktik suap atau penyalahgunaan, BPK harus bertindak tegas dengan melaporkan pelanggaran kepada aparat penegak hukum. Penindakan yang tegas akan menunjukkan bahwa BPK tidak mentolerir korupsi dalam bentuk apapun.
Firman Jaya, Ketua GAMT (Gerakan Aktivis Manggarai Timur), menegaskan pentingnya BPK menjalankan audit proyek fisik dengan integritas tinggi, bebas dari suap, dan transparan. Dengan menjaga profesionalisme, kolaborasi dengan lembaga pengawasan lain, serta meningkatkan akses publik, BPK dapat memastikan anggaran negara digunakan dengan tepat, dan proyek fisik memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.***
