Oknum Kadis Viral, Ketua Bateman Desa: Kalau benar dugaan itu, maka harus ditindaklanjuti!

DETIK SUMBA – Usai Viral pemberitaan terkait dugaan kasus pemerasan yang melibatkan oknum Kepala Dinas (Kadis) terhadap sejumlah kepala desa di Sumba Barat Daya (SBD) kini kasusnya banyak menuai tanggapan dari berbagai pihak salah satunya ketua Bateman Desa Kab. Sumba Barat Daya

Ketua Bateman Desa SBD, Yosef Lendu, juga angkat bicara terkait isu yang melibatkan oknum kepala dinas di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD). Dengan tegas ia menyebut bahwa kasus ini harus ditindaklanjuti jika benar adanya.

ini dan menyerukan perlunya tindakan tegas jika dugaan tersebut terbukti benar.

“Kita sangat menyayangkan kejadian seperti ini. Kalau benar dugaan itu, maka harus ditindaklanjuti agar menjadi pelajaran bagi yang lain,” ujar Yosef saat ditemui detiksumba.com pada Kamis, (23/1/2025).

Menurutnya, praktik seperti merusak dan mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, Bahkan kasus ini merusak tatanan integritas pejabat yang seharusnya menjadi teladan.

Denga tegas ia meminta pentingnya transparansi dalam mengungkap kasus ini agar tidak ada lagi kepala desa yang menjadi korban selanjutnya

“Ini soal keadilan dan integritas. Tidak boleh ada ruang bagi praktik-praktik seperti ini di pemerintahan kita. Ini baru satu atau dua yang mengaku, belum yang lain. Nah, dikalikan sudah kalau misalkan 1 juta per kades yang diminta oleh oknum dari 173 desa di SBD,” Ujar Yoses dengan nada kesal

Yosef menyebut jika berita yang beredar benar adanya maka tindakan tersebut merupakan kekelirua bentuk pengkhianatan terhadap sumpah jabatan.

Ia berharap pihak berwenang, termasuk Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumba Barat, dapat bekerja secara profesional untuk membongkar kasus ini hingga tuntas.

“Masyarakat SBD pantas tahu kebenarannya. Dan jika ada yang terbukti bersalah, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” tegasnya.

Mengakhiri pernyataannya Ketua Bateman Desa Kab. Sumba Barat Daya berharap agar kasus ini menjadi momentum perbaikan tata kelola pemerintahan di SBD terutama bagi bupati dan wakil bupati terpilih pada Pilkada 2024 setelah pelantikan.

“Ini harus jadi pelajaran bagi semua. Kita perlu berbenah dan mengutamakan pelayanan yang bersih dan jujur,” pungkasnya.***