News

Yorit Poni Soroti Kinerja Buruk Dinas PPO dan Pertanian, Fraksi PDIP Desak Evaluasi Serius dalam Rapat LKPJ 2024

×

Yorit Poni Soroti Kinerja Buruk Dinas PPO dan Pertanian, Fraksi PDIP Desak Evaluasi Serius dalam Rapat LKPJ 2024

Sebarkan artikel ini
Yorit Poni Soroti Kinerja Buruk Dinas PPO dan Pertanian, Fraksi PDIP Desak Evaluasi Serius dalam Rapat LKPJ 2024(Dok Istimewa/Facebook)

Detiksumba.com – Dua OPD yang menjadi sorotan tersebut adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (PPO) serta Dinas Pertanian. Kritik keras disampaikan oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Paulus Yorit Poni, yang menilai bahwa kedua dinas tersebut belum optimal dalam menyelesaikan berbagai persoalan, meskipun anggaran telah dikucurkan melalui APBD.

“Di Dinas PPO itu masih banyak masalah yang belum selesai. Begitu juga di Dinas Pertanian. Ini perlu menjadi perhatian khusus agar anggaran yang kita alokasikan tidak sia-sia,” ujar Yorit dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang utama DPRD Manggarai Timur.

Baca Juga:  Festival Budaya Sumba Barat Daya 2025 Resmi Digelar, Pj Bupati: Kabuara Dan Pakalaka Bukan Sekadar Tradisi

Desak Tindak Lanjut Rekomendasi Pansus

Lebih lanjut, Yorit menegaskan bahwa hasil rekomendasi dari Pansus LKPJ harus ditindaklanjuti secara konkret oleh pihak eksekutif. Ia menolak jika rekomendasi tersebut hanya menjadi catatan administratif semata.

“Pembahasan LKPJ seharusnya bukan sekadar menggugurkan kewajiban. Ini adalah bentuk pengawasan tertinggi DPRD, dan harus ditanggapi serius oleh pemerintah daerah,” tegasnya.

Menurut Yorit, jika tidak segera diimplementasikan, rekomendasi yang telah dirumuskan bersama berpotensi menjadi sia-sia. Hal ini dikhawatirkan akan menyebabkan pemborosan anggaran serta stagnasi pelayanan publik, khususnya di sektor pendidikan dan pertanian yang sangat strategis bagi masyarakat.

Baca Juga:  TPK Desa Golo Tolang Buka Suara atas Tuduhan Proyek Air Bersih, Pekerjaan Sesuai Prosedur!

Harapan DPRD untuk Evaluasi dan Perbaikan

DPRD Kabupaten Manggarai Timur melalui Fraksi PDI Perjuangan mendorong pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kedua OPD. Evaluasi tersebut, menurut Yorit, harus mencakup aspek koordinasi, pengawasan internal, dan pelaksanaan program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Pelaksanaan anggaran harus berpijak pada prinsip efektivitas dan akuntabilitas, sehingga belanja publik tidak hanya tercatat dalam laporan keuangan, tetapi juga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambahnya.

Baca Juga:  Pererat Kebersamaan di Bulan Ramadhan, Polres Matim dan Jurnalis Berbagi Takjil untuk Masyarakat.

Rapat Paripurna ini merupakan bagian dari proses akuntabilitas publik yang rutin dilakukan DPRD untuk memastikan setiap rupiah yang dialokasikan dari APBD memberikan dampak nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat Manggarai Timur.***

Ikuti Berita Terbaru Kami di Detik Sumba dengan KLIK DI SINI.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *