DETIK SUMBA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto sejatinya hadir untuk memastikan anak-anak Indonesia memperoleh asupan gizi yang cukup demi tumbuh sehat, cerdas, dan berdaya saing. Namun, setelah hampir sembilan bulan berjalan sejak diluncurkan pada Januari 2025, program ini justru menuai persoalan serius di berbagai daerah.
Data yang dihimpun Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) per 21 September 2025 mencatat 6.452 siswa menjadi korban konsumsi MBG di seluruh Indonesia. Laporan Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) bahkan merinci kasus serupa terjadi di 17 provinsi dengan total 5.626 siswa terdampak hingga 22 September 2025.
Ironisnya, data pemerintah justru memperlihatkan angka yang tak kalah mengkhawatirkan. Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Kesehatan, hingga BPOM mengakui jumlah korban sudah melampaui lima ribu siswa. Versi BGN mencatat 5.080 orang, Kemenkes 5.207 orang, dan BPOM 5.320 orang. Fakta ini mengindikasikan persoalan sistemik yang tak bisa dianggap sepele karena menyangkut nyawa anak-anak Indonesia.
Di Sulawesi Tenggara (Sultra), misalnya, kasus keracunan massal juga tercatat di sejumlah sekolah. Di SMKN 1 Kabupaten Konawe, 11 siswa terpaksa dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami gejala keracunan. Kasus serupa juga muncul di Kolaka Timur, di mana puluhan siswa dilaporkan mengalami kondisi yang sama.
Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK), Ruslan, pun menyuarakan keprihatinannya atas polemik ini.
“Keracunan massal yang terus terulang bukanlah kesalahan kecil, melainkan kegagalan sistemik. Anak-anak yang seharusnya dilindungi melalui program MBG justru terpapar risiko kesehatan. Saya mendesak Presiden Prabowo Subianto segera membentuk tim investigasi nasional yang independen dan profesional untuk menelusuri setiap aspek, mulai dari dapur, bahan baku, pengolahan, distribusi, hingga pengawasan mutu,” ungkap Ruslan kepada media ini, Minggu (28/09/2025).
Ia juga menilai, aparat hukum tidak boleh tinggal diam dalam menyikapi persoalan ini.
“Kapolda Sulawesi Tenggara juga harus mengusut tuntas dugaan kelalaian atau penyalahgunaan dalam pelaksanaan MBG di Sultra. Bila terbukti, pihak yang bertanggung jawab harus diproses hukum hingga jerat pidana,” tegasnya.
Lebih jauh, Ruslan berharap agar pengawasan terhadap pelaksanaan MBG benar-benar dilakukan secara serius, sehingga keselamatan anak-anak tetap menjadi prioritas utama.
“Program MBG hanya akan benar-benar bermanfaat jika dikelola dengan penuh tanggung jawab, diawasi secara ketat, serta dijalankan dengan transparansi dan akuntabilitas. Tanpa langkah konkret dan pembenahan serius, program yang seharusnya menjadi kebanggaan nasional bisa berubah menjadi bencana kesehatan bagi anak-anak bangsa,” tutupnya.
| Ikuti Berita Terbaru Kami di Detik Sumba dengan KLIK DI SINI. |
