Detiksumba.com — Bupati Manggarai Timur, Agas Andreas, melontarkan peringatan keras kepada para kontraktor yang dinilai lalai dalam menyelesaikan proyek pembangunan sekolah. Peringatan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Manggarai Timur yang membahas rekomendasi Pansus terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD Tahun 2024, Rabu (13/8/2025).
Dalam rapat yang berlangsung tegang tersebut, Agas menyatakan pemerintah daerah tidak akan tinggal diam atas proyek-proyek yang terbengkalai, terutama yang berkaitan dengan fasilitas pendidikan.
“Saya tahu betul persoalan ini. Ada proyek sekolah yang tidak tuntas. Itu tetap menjadi perhatian serius pemerintah. Saya akan kejar pihak ketiga. Kalau perlu, saya bawa ke jalur hukum, sampai mereka masuk penjara,” ujar Agas dengan nada tegas.
Pantauan Langsung dan Tenggat Waktu 60 Hari
Bupati Agas juga mengungkapkan bahwa ia secara pribadi memantau langsung tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait proyek bermasalah. Ia memberikan tenggat waktu 60 hari kepada instansi terkait untuk menyelesaikan temuan tersebut, sesuai ketentuan yang berlaku.
“Saya sudah rapat kemarin. Kalau dalam 60 hari tindak lanjut temuan BPK tidak dipenuhi, saya akan serahkan kasus ini ke aparat penegak hukum. Tidak bisa dibiarkan,” katanya.
Menurutnya, proyek-proyek yang tidak selesai menyebabkan terganggunya akses pendidikan bagi masyarakat, serta menunjukkan lemahnya integritas pelaksana proyek.
DPRD Soroti Kinerja Dinas PPO dan Pertanian
Dalam forum yang sama, DPRD Manggarai Timur turut melayangkan kritik terhadap sejumlah dinas, khususnya Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (PPO), serta Dinas Pertanian. Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Paulus Yorit Poni, menilai masih banyak masalah yang belum ditangani secara serius.
“Di Dinas PPO itu masih banyak masalah yang belum selesai. Begitu juga di Dinas Pertanian. Ini perlu menjadi perhatian khusus agar anggaran yang kita alokasikan tidak sia-sia,” kata Yorit.
Ia menekankan pentingnya komitmen eksekutif dalam menindaklanjuti hasil pembahasan LKPJ, bukan sekadar formalitas dalam dokumen laporan.
“Pansus LKPJ ini bukan seremoni. Ini forum pengawasan tertinggi di DPRD. Rekomendasi yang kita buat harus dijalankan oleh pemerintah,” tambahnya.
Tekad Bersama Ciptakan Tata Kelola yang Bersih
Pernyataan Bupati Agas menegaskan komitmen Pemkab Manggarai Timur dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Ia berharap penegakan disiplin terhadap kontraktor nakal menjadi pesan kuat bahwa pembangunan harus dijalankan secara bertanggung jawab.
Bupati juga mengajak seluruh pihak, termasuk DPRD dan masyarakat, untuk ikut mengawasi jalannya proyek agar tidak terjadi penyimpangan di lapangan.***
| Ikuti Berita Terbaru Kami di Detik Sumba dengan KLIK DI SINI. |
