DETIK SUMBA – Bupati Sumba Barat, Yohanis Dade, SH, bersama Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat, Charles Pekadede Tenabolo, S.AP, menghadiri Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2024 yang digelar oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di Kupang, Senin (13/01/2025).
Acara ini menghadirkan sejumlah kepala daerah, termasuk para bupati atau penjabat bupati dari Kabupaten Alor, Belu, Manggarai Barat, Rote Ndao, dan Sikka. Dalam kesempatan tersebut, Kabupaten Sumba Barat menerima LHP terkait kinerja pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk tahun anggaran 2023 dan 2024.
Kepala Perwakilan BPK NTT, Slamet Riyadi, SE, MM, CA, Ak, CSFA, dalam sambutannya menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program pemerintah, khususnya Program JKN.
“Kami berharap hasil pemeriksaan ini menjadi dasar perbaikan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Rekomendasi yang kami sampaikan hendaknya diimplementasikan demi optimalisasi manfaat program,” tegasnya.
BPK mencatat sejumlah poin penting dalam LHP, seperti efisiensi pengelolaan dana JKN, kualitas layanan di fasilitas kesehatan, serta keberlanjutan program dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Hasil pemeriksaan ini diharapkan menjadi landasan untuk memperbaiki tata kelola dan meningkatkan akses pelayanan kesehatan.
Bupati Sumba Barat, Yohanis Dade, menyambut positif laporan tersebut.
“Laporan ini menjadi bahan evaluasi yang sangat penting bagi kami untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan kesehatan, khususnya dalam pelaksanaan Program JKN. Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi dari BPK demi kesejahteraan masyarakat Sumba Barat,” ujar Yohanis.
Ketua DPRD Sumba Barat, Charles Pekadede Tenabolo, menambahkan bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif sangat penting dalam mendorong perbaikan tata kelola pelayanan publik.
“Kami di DPRD akan mendukung penuh langkah pemerintah daerah dalam merealisasikan rekomendasi yang diberikan oleh BPK,” katanya dengan penuh optimisme.
Selain Kabupaten Sumba Barat, kabupaten lain yang hadir juga menerima LHP terkait berbagai aspek pelayanan publik, termasuk Program JKN. Hasil pemeriksaan ini memberikan gambaran kekuatan dan kelemahan program, sekaligus menjadi panduan untuk perbaikan di masa mendatang.
Acara ini ditutup dengan penyerahan simbolis LHP oleh Kepala Perwakilan BPK NTT kepada masing-masing kepala daerah, disertai harapan bahwa hasil pemeriksaan ini akan segera ditindaklanjuti melalui koordinasi intensif dengan pihak terkait.
Dengan rapor kinerja yang telah diserahkan, masyarakat menunggu aksi nyata pemerintah dalam memperbaiki layanan kesehatan demi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.***
| Ikuti Berita Terbaru Kami di Detik Sumba dengan KLIK DI SINI. |
