Gagasan Burhanuddin Abdullah yang kini duduk manis sebagai Komisaris Utama (Komut) PT. PLN punya ide untuk membuat kendaraan yang lebih besar. Bentuknya bukan PT (Perusahaan Terbatas) tetapi mirip SWL yang hebat, tapi mungkin menyakitkan bagi sebagian orang. Lantaran Danantara dibentuk dengan cara memindahkan tujuh raksasa-raksasa BUMN ke dalam Danantara.
Betapa besarnya tujuh raksasa BUMN yang dihimpun ini, sampai banyak orang yang mengatakan BUMN yang tersisa tak lagi layak disebut BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Karena ke tujuh raksasa BUMN tersebut merupakan mesin pencetak uang yang segar dan gurih hasilnya. Bandingan riilnya tujuh raksasa BUMN tadi itu pemasok 80 persen dari seluruh BUMN yang ada. Begitu juga asset yang dimilikinya. Akibatnya, sisa dari BUMN yang ada, bisa terdegradasi masuk dibawah Kementerian UMKM, lantaran telah kerdil dan nyaris tidak ada lagi yang patut diperhitungkan keberadaannya.
Diantara ke tujuh raksasa yang masuk dalam koalisi Danantara itu adalah Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Pertamina, PLN, Bank BNI, Telkom dan holdingnya perusahaan-perusahaan tambang: MIND ID, tulis Dahlan Iskan dalam paparannya.
Pendek kata, ungkap Dahlan Iskan dengan kekuatan raksasa-raksasa ini maka Danantara akan menjadi kendaraan besar, mungkin semacam kapal induk yang memiliki kapasitas muatan sejumlah kendaraan tempur yang dapat digunakan kepan saja saat diperlukan. Jadi Danantara pun dapat diibaratkan semacam meja makan yang penuh dengan menu hidangan lezat yang siap untuk disantap, namun kita titipkan kepada raja tikus yang selalu doyan melahap semua jenis makanan.
Kalau bisa dikatakan diibaratkan makanan yang lezat itu dititipkan kepada kucing, maka ancam celakanya sama saja, karena kucing yang kita percayai itu adalah kucing kampung yang sudah lebih banyak diketahui oleh semua orang terhadap kucing garong yang rakus dan tamak pula, seperti tabiatnya yang sudah dipertontonkan hendak menguasai seluruh isi rumah.
Dari kesaksian Dahlan Iskan tentang Danantara ini, patut direnungkan juga peringatan yang telah dia hembuskan terkait implementasi dari Danantara itu kelak. Mulai dari persetujuan DPR RI hingga sistem manajerial Danantara yang berpotensi menimbulkan masalah. Meski terkesan sederhana, kendaraan besar pasti bis mencari dana besar. Sebab praktiknya pasti tidak sederhana lantaran terlalu banyak pekerjaan yang harus diselesaikan untuk membuat Danantara ini bisa menjadi Danantara. Sebab dari persetujuan DPR RI, kata Dahlan Iskan mungkin bisa lewat jalan tol seperti konvensi yang sudah terbangun dengan cara dibayar pasti jalannya akan menjadi lancar, tanpa hambatan.
Lalu mengalihkan aset yang cukup besar, bisa jadi tidak akan segampang memindahkan Ibu Kota Nusantara ke Penajam, Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur itu yang bisa seketika pula beralih menjadi obyek selfi-selfian yang mengharukan.
Demikian komentar seorang penyair ketika saya hubungi untuk sekedar mendiskusikan soal Danantara yang tak mampu untuk dicerna oleh latar belakang ilmu teknik perkayuan yang saya miliki, justru mengirimkan judul persis seperti narasi tertera diatas, tanpa ditambah satu titik pun untuk tetap menjaga orisinalitas agar tidak menambah jumlah kepalsuan dan pemalsuan di negeri ini. Tentu saja yang tidak kalah penting dari semua itu adalah tekad pemerintah yang kekeh hendak meresmikan organ Danantara berikut pengawas dan pelaksananya pada 24 Februari 2025 yang konon serius akan mengajak tokoh dan pemuka agama yang bisa dipercaya mempunyai jaminan integritas, etika, moral dan akhlak mulia untuk tidak selingkuh dan menyekeweng.***
Oleh: Jacob Ereste
Menteng, 18 Februari 2025.
