DETIK SUMBA – Aroma busuk pengelolaan Perahu bantuan nelayan di Kabupaten Manggarai Timur kian tercium kuat. Bantuan perahu viber dari Dinas Perikanan yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan nelayan, kini justru berubah jadi sumber konflik dan dugaan kecurangan.
Majudin, seorang nelayan asal Nanga Nae, Desa Para Lando, Kecamatan Reok Barat, mengaku menjadi korban dugaan pemalsuan tanda tangan dalam dokumen perjanjian pengelolaan Perahu bantuan kelompok Cemara Pante.
Ia menyebut, sejak tahun 2022 hingga 2025 dirinya yang mengelola kapal tersebut dan rutin menyetor hasil tangkapan kepada Barnabas Raba, ketua kelompok Cemara Pante.
“Selama ini saya setorkan hasil tangkapan sekitar Rp15 juta. Tapi tiba-tiba muncul surat perjanjian baru yang katanya saya tanda tangan, padahal saya tidak pernah tanda tangan apa pun. Itu jelas bukan tanda tangan saya,” ungkap Majudin dengan nada kesal, Minggu (26/10).
Lebih parah lagi, pada Jumat (24/10/2025), Barnabas tiba-tiba datang mengambil kapal dan menyatakan akan mengembalikannya kepada kelompok. Langkah sepihak ini memicu kemarahan warga, yang menilai ada permainan kotor di balik layar.
“Ini sudah keterlaluan! Jangan-jangan bukan cuma tanda tangan yang dipalsukan, tapi ada permainan uang di balik proyek bantuan ini,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Warga Desa Satar Punda kini menuntut Barnabas Raba segera dicopot dari jabatan ketua kelompok, karena dinilai tidak transparan dan justru merusak kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan pemerintah.
“Kami minta Dinas Perikanan turun tangan! Audit semua dokumen, periksa keuangan kelompok, dan ganti ketuanya kalau terbukti main curang,” tegas salah satu tokoh masyarakat.
Program bantuan perahu viber ini sejatinya merupakan program pemberdayaan nelayan yang digagas Dinas Perikanan Manggarai Timur untuk mengangkat ekonomi pesisir dan menekan angka kemiskinan. Namun kini, program yang semestinya membawa harapan justru diwarnai aroma penyelewengan dan dugaan manipulasi dokumen.
Masyarakat pun bertanya-tanya:
Apakah Dinas Perikanan benar-benar melakukan pengawasan terhadap bantuan yang disalurkan? Ataukah bantuan bernilai jutaan rupiah ini hanya menjadi “makanan empuk” bagi segelintir oknum yang haus keuntungan pribadi?***
| Ikuti Berita Terbaru Kami di Detik Sumba dengan KLIK DI SINI. |
