DETIKSUMBA.COM – Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik sangat penting, terutama untuk proyek fisik di Kabupaten Manggarai Timur yang dibiayai dengan dana negara. Aktivis dan masyarakat setempat mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit secara profesional, independen, dan bebas dari praktik suap agar proyek-proyek tersebut memberikan manfaat maksimal dan sesuai dengan tujuan.
1. Peran Kritis BPK
BPK memiliki peran vital dalam mengaudit proyek fisik yang menggunakan dana publik di Manggarai Timur. Audit yang teliti dapat mendeteksi kebocoran anggaran atau penyimpangan yang merugikan masyarakat. Proyek-proyek seperti jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya harus diaudit dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.
2. Tantangan Suap
Tantangan besar dalam proses audit adalah munculnya peluang suap yang dapat merusak integritas. Pihak berkepentingan, seperti kontraktor atau pejabat daerah, mungkin berusaha mempengaruhi auditor. Jika BPK tidak menghindari godaan ini, proyek yang seharusnya menguntungkan masyarakat bisa disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
3. Profesionalisme dalam Audit
Audit harus dilakukan dengan profesionalisme yang tinggi. Setiap langkah audit, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, harus berbasis pada data yang valid, transparan, dan objektif. Auditor harus tegas menolak segala bentuk godaan yang bisa merusak independensi mereka.
4. Penegakan Kode Etik dan Pengawasan Internal
BPK harus menerapkan kode etik yang ketat dan sistem pengawasan internal yang efektif untuk mencegah praktik suap. Auditor perlu dilatih untuk mengenali potensi penyalahgunaan wewenang dan menjaga integritas dalam setiap keputusan yang diambil.
5. Kolaborasi dengan Lembaga Pengawasan Lain
Kolaborasi dengan lembaga pengawasan lain, seperti KPK, sangat penting untuk memperkuat pengawasan terhadap proyek fisik di Manggarai Timur. Dengan bekerja sama, BPK dapat lebih efektif dalam mendeteksi dan mencegah praktik suap.
6. Meningkatkan Akses Publik
Agar praktik suap dapat diminimalkan, hasil audit perlu dipublikasikan secara terbuka. Transparansi ini memungkinkan masyarakat untuk mengawasi penggunaan anggaran dan memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai dengan harapan.
7. Tindak Lanjut dan Penindakan
Jika ditemukan praktik suap atau penyalahgunaan, BPK harus bertindak tegas dengan melaporkan pelanggaran kepada aparat penegak hukum. Penindakan yang tegas akan menunjukkan bahwa BPK tidak mentolerir korupsi dalam bentuk apapun.
Firman Jaya, Ketua GAMT (Gerakan Aktivis Manggarai Timur), menegaskan pentingnya BPK menjalankan audit proyek fisik dengan integritas tinggi, bebas dari suap, dan transparan. Dengan menjaga profesionalisme, kolaborasi dengan lembaga pengawasan lain, serta meningkatkan akses publik, BPK dapat memastikan anggaran negara digunakan dengan tepat, dan proyek fisik memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.***
| Ikuti Berita Terbaru Kami di Detik Sumba dengan KLIK DI SINI. |
