DETIK SUMBA – Puluhan mahasiswa dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Tambolaka dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Tambolaka yang tergabung dalam Gerakan Cipayung, menggelar unjuk rasa damai di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kantor Bupati Sumba Barat Daya dan Polres Sumba Barat Daya (SBD) pada Selasa, (6/5/2025).
Aksi ini merupakan bentuk kepedulian mahasiswa atas berbagai persoalan sosial dan ekonomi yang belum diselesaikan oleh pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Sumba Barat Daya.
Dalam aksinya, massa aksi membawa spanduk, pamflet tuntutan, serta menyampaikan orasi secara bergantian. Mereka menuntut perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten dan DPRD Sumba Barat Daya atas empat isu utama yang dinilai krusial dan menyentuh langsung kehidupan masyarakat.
1. Penutupan Lokasi Pengambilan Pasir dan Kebutuhan Dasar Masyarakat
Mahasiswa mendukung kebijakan pemerintah yang menutup kegiatan pengambilan pasir liar yang merusak lingkungan. Namun, mereka menilai kebijakan itu tidak disertai dengan solusi alternatif bagi masyarakat.
Tuntutan mereka:
- Pemerintah daerah segera membuat Perda tentang pengambilan pasir yang berbasis perlindungan lingkungan dan aksesibilitas masyarakat.
- Pasir untuk kebutuhan proyek pemerintah dan pengusaha harus didatangkan dari luar.
- Pemerintah wajib menyediakan lokasi legal untuk masyarakat mengambil pasir untuk kebutuhan dasar seperti pembangunan rumah, kubur, dan WC.
- Menghentikan kriminalisasi terhadap warga yang mengambil pasir sebelum ada regulasi yang jelas.
2. Upah Kerja Buruh di Bawah Standar
Melalui hasil observasi lapangan, ditemukan bahwa sebagian besar buruh di Sumba Barat Daya menerima upah di bawah standar UMP Provinsi Nusa Tenggara Timur, yakni hanya Rp500.000–1.000.000 per bulan.
