Skandal “Beli Darah” di PMI Manggarai Timur! Uang Hibah Ratusan Juta Kemana? DPRD Didesak Bertindak !!

Detiksumba.com – Isu dugaan praktik “beli darah” yang terjadi di Palang Merah Indonesia (PMI) cabang Manggarai Timur memicu polemik di tengah masyarakat. Munculnya pernyataan Direktur RSUD Borong, Dokter Kresensia Nensi, yang menyebut bahwa pihak rumah sakit harus membeli darah dari PMI seharga sekitar Rp 400 ribu per kantong, menjadi pemantik kontroversi.

Dalam sebuah wawancara dengan Media Jajak.net, Kamis (27/3), Nensi menjelaskan bahwa mekanisme pengadaan darah saat ini mirip dengan pengadaan obat. Karena rumah sakit belum memiliki unit penyimpanan darah, maka darah harus “dipesan” ke PMI jika stok di RSUD kosong.

“Kalau tidak ada di kami, berarti beli ke luar. Ya, itu belinya ke PMI,” tegasnya.

Pernyataan ini langsung memicu reaksi keras dari masyarakat. Warga mempertanyakan transparansi pengelolaan dana hibah ratusan juta rupiah yang diterima PMI Manggarai Timur dari APBD setiap tahunnya. Mereka pun mendesak agar DPRD segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna mengusut persoalan ini.

DPRD Didesak Bentuk Pansus

Sarlenso, seorang warga Elar, dengan tegas menyatakan bahwa praktik yang terjadi di PMI Manggarai Timur adalah bentuk ketidakadilan bagi masyarakat.

“DPRD harus segera bertindak! PMI setiap tahun mendapat dana hibah besar dari APBD, tapi kenapa darah tetap diperjualbelikan? Ini sudah keterlaluan!” ujarnya geram.

Ia juga menyoroti pernyataan Dokter Nensi yang kemudian mengklarifikasi bahwa pembayaran tersebut bukan “beli darah” melainkan biaya pengelolaan. Menurutnya, apapun istilah yang digunakan, fenomena mengganti barang dengan uang tetaplah berarti membeli.

PMI Membela Diri

Menanggapi isu ini, Alfred Turname dari PMI Manggarai Timur membantah adanya praktik jual beli darah. Ia menegaskan bahwa PMI adalah organisasi kemanusiaan yang tidak mencari keuntungan.

“Darah tidak boleh diperjualbelikan. Itu melanggar hukum dan hak asasi manusia,” tulis Alfred dalam opininya yang dimuat di Detakterkini.com, Kamis (27/3).

Ia juga menjelaskan bahwa ketika stok darah kosong, PMI aktif mencari donor pengganti dengan menyebarkan informasi ke berbagai jaringan dan media sosial.

Namun, pernyataan Alfred ini ditentang oleh masyarakat yang merasa PMI kurang aktif dalam membantu pasien mencari pendonor.

PMI Harus Dievaluasi!

Maximilianus Herson Loi, tokoh muda Manggarai Timur, menegaskan bahwa keberadaan PMI seharusnya menjadi solusi bagi keluarga pasien yang membutuhkan darah. Namun, realitas di lapangan justru sebaliknya.

“Seharusnya PMI membantu mencari pendonor, bukan malah membebani keluarga pasien yang sudah dalam kondisi sulit,” katanya.

Menurutnya, PMI seharusnya memiliki sistem yang lebih baik dalam memastikan ketersediaan darah bagi pasien, terutama mereka yang berasal dari pelosok dan tidak memiliki akses luas.

“Kalau alasan PMI karena keterbatasan dana, maka ini harus dikomunikasikan dengan pemerintah daerah dan DPRD. Tidak bisa dibiarkan seperti ini,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa evaluasi mendalam terhadap sistem dan manajemen PMI Manggarai Timur sangat mendesak dilakukan. Jika dibiarkan berlarut-larut, bukan tidak mungkin masyarakat lainnya akan mengalami kesulitan serupa di masa mendatang.

Dengan berbagai tekanan yang datang dari masyarakat, kini bola panas ada di tangan DPRD Manggarai Timur. Apakah mereka akan segera membentuk Pansus dan mengusut tuntas permasalahan ini? Ataukah isu ini hanya akan menguap tanpa kejelasan? Publik menanti tindakan nyata demi keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan darah secara transparan dan adil.***