13 Kepala Daerah di NTT Siap Dilantik! 10 Daerah Lain Masih Terjebak Sengketa di MK

DETIK SUMBA – Sebanyak 13 kepala daerah terpilih di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) hasil Pemilihan Serentak Nasional 2024 dipastikan akan dilantik pada 6 Februari 2025.

Namun, di sisi lain, 10 daerah lainnya masih harus menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) akibat sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP).

Kesepakatan jadwal pelantikan ini telah ditetapkan dalam rapat Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU RI), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI).

Pelantikan pada 6 Februari 2025 hanya akan dilakukan bagi kepala daerah yang tidak memiliki sengketa PHP di MK serta telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi.

Ini mencakup penetapan resmi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan pengajuan usulan pelantikan oleh DPRD kepada Presiden RI atau Mendagri.

Sementara itu, bagi daerah yang masih memiliki sengketa di MK, pelantikan harus menunggu hingga proses hukum selesai dan keputusan final dikeluarkan.

Daftar 13 Kepala Daerah di NTT yang Akan Dilantik

1. Provinsi NTT: Melki Laka Lena – Johni Asadoma
2. Kabupaten Sumba Timur: Umbu Lili Pekuwali – Yonathan Hani
3. Kabupaten Sumba Tengah: Paulus S.K. Limu – Marthinus Umbu Djoka
4. Kota Kupang: Christian Widodo – Serena Francis
5. Kabupaten Kupang: Yosef Lede – Aurum Titu Eki
6. Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU): Yosep Kebo – Kamilus Elu
7. Kabupaten Malaka: Stef Bria Seran – Henri Simu
8. Kabupaten Lembata: Kanisius Tuaq – Muhamad Nasir
9. Kabupaten Ende: Yosep Badeoda – Domi Minggu Mere
10. Kabupaten Nagekeo: Simplisius Donatus – Gonzalo Muga
11. Kabupaten Ngada: Raymundus Bena – Bernadinus Ngebu
12. Kabupaten Manggarai Timur: Agas Andreas – Tarsisius Sjukur
13. Kabupaten Manggarai: Heribertus Nabit – Fabianus Abu

Di tengah persiapan pelantikan, 10 daerah lainnya masih harus bersabar karena hasil Pilkada mereka dipersoalkan di MK.

Jika keputusan MK menetapkan perubahan hasil, maka ada kemungkinan pelantikan di daerah tersebut akan tertunda atau bahkan digelar pemungutan suara ulang.

Kini, semua mata tertuju pada tanggal 6 Februari 2025, ketika 13 kepala daerah terpilih akan resmi dilantik. Namun, bagi 10 daerah lainnya, masih menunggu keputusan final MK.***