Opini  

Pemimpin Sulawesi Tenggara Harus Tegas Demi Pemerataan Pembangunan

Bangsa, Pemimpin, Sulawesi Tenggara, Pemerataan, Pembangunan
Pemimpin Sulawesi Tenggara Harus Tegas Demi Pemerataan Pembangunan. (Detik Sumba/Rusman Jaya)

DETIK SUMBA – Bangsa kita baru saja melewati momentum besar pesta demokrasi dan pilkada 2024, banyak dinamika dan tantangan yang di hadapi dalam transisi pergantian kepemimpinan.

Sejatinya pesta demokrasi adalah jalan kita mencari dan memilih pemimpin yang akan memimpin daerah dalam 5 tahun ke depan. Meskipun ini adalah momentum tahunan tetapi sebagai generasi muda tak bisa menutup mata untuk tidak ikut andil dalam urusan pembangunan dan kesejahteraan yang terus berkesinambungan serta dalam urusan pergantian pemimpin.

Banyaknya figur dan kandidat yang berlatar belakang penguasa menjadikan ini sebagai tantangan kedepan dengan banyaknya kekayaan dan potensi sumber daya alam kita khususnya di Sulawesi Tenggara. Ini akan berimplikasi bagaimana nasib masyarakat kedepan terkait dengan orientasi kebijakan.

Perselingkuhan penguasa dan pengusaha sangat rentan dan berpotensi untuk menjadikan daerah ini nantinya proses pengelolaan potensi sumber daya alamnya dan kekayaan nanti secara ugal-ugalan. Tak bisa di pungkiri beberapa kepemimpinan sebelumnya terjadi demikian, maka sangat mungkin ke depan akan mengalami nasib yang sama. Tentu itu menjadikan kita pelajaran dan refleksi untuk berbuat lebih banyak, mengawasi setiap kebijakan yang ada agar sesuai dengan rellnya.

Bagaimana tidak, penulis yang pernah terlibat dalam beberapa advokasi perjuangan kerakyatan merasa prihatin dengan situasi dan kondisi tersebut. Seolah olah pemimpin menutup mata dan telinga tentang apa yang di rasakan oleh rakyat. Produk kebijakan yang diambil tidak tepat sasaran dan tebang pilih, terkesan mereka hanya melindungi iklim investasi dan pertambangan yang harus tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Baca Juga:  Simak! 7 Alasan Cinta Hancur Tanpa Sisa: Ketika Hati Memilih Pergi

Belum lagi dengan sektor pendidikan, kesehatan, Infrastruktur jalan, jembatan dan lainnya. Padahal ini adalah kebutuhan yang sangat mendasar yang tidak bisa diabaikan. Untuk mendorong kualitas sumber daya manusia (SDM) maka penguatan dan perbaikan sektor pendidikan harus menjadi sektor yang paling prioritas sejalan dengan harapan pemerintah menuju Golden Indonesia Emas tahun 2045, sangat kontras sekali.

Dengan demikian ini akan menimbulkan kesenjangan antara penguasa, pengusaha dan masyarakat secara umum. Kekayaan alam kita tak begitu dirasakan oleh masyarakat, eksplorasi dan eksploitasi dimana dimana justru memberikan dampak negatif yang cukup signifikan untuk masyarakat.

Potensi Kekayaan Alam

Bahwa air, tanah dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah milik negara dan akan di peruntukan kepada masyarakat justru sangat bertolak belakang dengan apa yang di alami saat ini.

Justru kekayaan tersebut hanya di kuasai oleh segelintir orang dan untuk kepentingan kelompok dan diri mereka pribadi. Sebagai putra daerah merasa prihatin melihat fenomena demikian, justru masyarakat menjadi penonton di daerah sendiri yang hanya mendapatkan ampas ampasnya.

Baca Juga:  Reshuffle Kabinet Merah Putih Wajar Dilakukan Setelah 100 Hari Kerja Uji Coba Dilakukan

Semua sumber daya alam (SDA) terasa dalam balutan penguasaan kaum oligarki dan kepentingan kelompok untuk melanggengkan kekuasaannya. Kekayaan alam di Sulawesi Tenggara sebagai anugerah yang seharusnya bisa memberikan kesejahteraan untuk masyarakat, tetapi sayangnya kuasai oleh segelintir orang dan dimanfaatkan oleh kelompok tertentu.

Berharap agar kekayaan alam yang diberkahi oleh Allah SWT dapat dimanfaatkan untuk pembangunan yang lebih baik dan menjadi sentral perputaran ekonomi yang memadai.

Salah satu akar persoalan lingkungan hidup di Sulawesi Tenggara adalah praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam pengelolaan sumber daya alam. Banyak pejabat yang terlibat skandal seperti itu bahkan menjadikan investor sebagai juru kunci dalam modal kampanye di momentum Pilkada.

Dengan banyaknya praktik-praktik korupsi di sektor SDA, mulai dari penerbitan izin yang tidak sesuai dengan prosedur, mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang ada, terkesan bahwa pemimpin kita masih menutup mata dan tidak punya nurani untuk melihat persoalan rakyat secara jernih.

Terobosan Kaum Muda

Penulis: Rasmin JayaEditor: Hans Wea