Proyek Jalan Usaha Tani di SBD Disorot, Mahasiswa: “Inspektorat Jangan Main-Main!”

DETIK SUMBA – Proyek Jalan Usaha Tani (JUT) di Desa Kabali Dana, Kecamatan Wewewa Barat, Sumba Barat Daya, menuai sorotan tajam.

Dengan anggaran mencapai Rp300 juta, proyek ini justru mendapat kritik keras dari mahasiswa yang menilai pengerjaannya tidak transparan dan berpotensi bermasalah.

Salah satu suara paling lantang datang dari Lukas Gege, Kepala Bidang (Kabid) Advokasi BEM Universitas Tribhuwana Tungga Dewi Malang, yang meminta Inspektorat Sumba Barat Daya untuk segera turun tangan.

Ia mendesak agar dugaan permasalahan dalam proyek ini diselidiki dengan serius.

“Saya sarankan kepada pemerintah SBD, terlebih khusus Inspektorat, agar problem yang ada saat ini harus ditanggapi dengan serius. Jangan main-main! Ini masalah rakyat yang sudah menjadi tanggung jawabmu, dan saya tekankan lagi agar tidak memandang bulu, apalagi memancing uang dalam menyelesaikan perkara ini,” tegasnya kepada detiksumba.com.

Selain menyoroti peran Inspektorat, Lukas Gege yang juga merupakan warga desa Kabali Dana mengkritik Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek ini.

Ia menilai PPK tidak menunjukkan langkah konkret dalam menyelesaikan masalah yang muncul di lapangan.

“Untuk PPK, lewat ini saya memberikan sedikit kritik berdasarkan ujaran yang disampaikan kepada publik lewat media. Tujuanmu turun langsung ke lapangan itu untuk memastikan persoalan yang terjadi, lalu kemudian mengambil tindakan untuk mengatasi persoalan tersebut, bukan datang, lihat, lalu ditinggal,” ujarnya dengan nada tegas.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Bung Luky itu juga mendesak PPK untuk segera melayangkan surat kepada Inspektorat Sumba Barat Daya agar proyek ini diaudit secara menyeluruh dan permasalahan yang ada dapat diselesaikan hingga ke akar-akarnya.

“Menurut saya, alangkah baiknya PPK tidak menunda-nunda untuk melayangkan surat kepada Inspektorat agar masalah ini tidak berlarut-larut dan menimpa rakyat. Maka dari itu, sekali lagi saya tekankan kepada Inspektorat, segera selesaikan masalah ini hingga sampai ke akar-akarnya!” katanya.

Aktivis GMNI itu, juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kemungkinan adanya penyimpangan dalam penggunaan anggaran proyek.

Ia menilai hasil pekerjaan tidak mencerminkan jumlah dana yang telah dialokasikan, bahkan mencurigai adanya praktik korupsi di balik proyek tersebut.

“Siapapun yang terlibat dalam proyek itu harus diperiksa karena proyek itu sangat kelihatan kalau tidak menghabiskan uang Rp300 juta. Saya duga, uang itu dibagi-bagi oleh beberapa oknum,” jelasnya.***