Kasus Pemerkosaan Anak Oleh Oknum DPRD dan Mantan Petinggi Partai di SBD: Kejahatan Tanpa Keadilan?

DETIK SUMBA – Tiga tahun berlalu sejak tragedi kelam menimpa DL (13), seorang anak di bawah umur yang menjadi korban pemerkosaan hingga melahirkan.

Peristiwa yang terjadi pada April 2022 di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Nusa Tenggara Timur (NTT) ini masih menyisakan tanda tanya besar di tengah publik.

Bagaimana tidak, hingga 2025, kasus ini tak kunjung menemui titik terang. Alih-alih mendapatkan keadilan, korban justru harus menelan kenyataan pahit bahwa pelaku yang diduga terlibat masih bebas berkeliaran.

Kondisi ini memicu amarah publik yang mempertanyakan ke mana arah penegakan hukum di negeri ini.

Yang lebih mengejutkan, dugaan pelaku bukan orang sembarangan. Ada tiga nama besar yang disebut-sebut terlibat dalam kasus bejat ini, yaitu anggota DPRD Kabupaten SBD, MK, mantan Ketua Partai Perindo SBD, YRK, serta anaknya, DK. Namun, hingga kini, belum ada satu pun dari mereka yang dijerat hukum.

Ironisnya, meski YRK tak lagi menjabat sebagai Ketua Perindo SBD pasca Pileg 2024, publik tetap mempertanyakan mengapa kasus ini terkesan jalan di tempat.

Apakah ada kekuatan besar yang berusaha menutupinya? Ataukah hukum di SBD memang tajam ke bawah, tumpul ke atas?

Desakan untuk mengusut kasus ini terus bergema. Ketua Dewan Pembina PADMA Indonesia, Gabriel Goa, menegaskan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur harus menjadi atensi serius pemerintah. Tidak boleh ada impunitas bagi pelaku kejahatan terhadap perempuan dan anak.

Tak hanya itu, upaya hukum sejatinya sudah dilakukan. Pihak Polres Sumba Barat Daya bahkan telah mengambil sampel DNA untuk mengungkap siapa ayah biologis dari bayi yang dilahirkan DL.

Namun, hingga kini, hasilnya masih misterius. Tidak ada penjelasan rinci dari pihak berwenang.

Lambannya proses hukum ini membuat masyarakat SBD semakin geram. Mereka menuntut kejelasan dan menolak jika kasus ini dibiarkan mati suri.

“Kami ingin keadilan. Anak itu masih kecil, masa depannya hancur. Tapi pelaku masih bebas? Ini tidak masuk akal,” kata seorang warga yang enggan disebutkan namanya, Jumat, 7 Maret 2025.

Tak sedikit pula yang mempertanyakan independensi aparat penegak hukum di SBD.

Apakah mereka benar-benar bekerja untuk keadilan, atau justru tunduk pada tekanan politik dan kepentingan tertentu? Pertanyaan-pertanyaan ini semakin nyaring terdengar di tengah ketidakpastian kasus DL.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada perkembangan signifikan terkait status hukum para terduga pelaku.

Harapan kini tertumpu pada keberanian aparat penegak hukum untuk menegakkan keadilan, tanpa pandang bulu.

Apakah DL akan mendapatkan keadilan yang layak? Ataukah kasus ini hanya akan menjadi kisah tragis yang dilupakan?***