Lebih lanjut, mantan Ketum IKPM SBD Kupang tersebut menegaskan bahwa Polda NTT benar-benar tidak menunjukkan keseriusan dalam menangani kasus kematian Sebastian Bokol.
“Secara mekanisme atau prosedur dalam proses penanganan perkara, seharusnya pihak keluarga atau pelapor akan menerima SP2HP yang terus berkala dan berkelanjutan, baik diminta maupun tidak meminta dari pihak Polda sebagai representasi kinerja Polda yang transparan dan akuntabel dalam penanganan kasus tersebut. Mengenai SP2HP ini telah diatur dalam Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana di lingkungan Polri,” kata Ketum IKPM SBD.
Adi Papa Jefrianto Bondi, SH, mengaku heran dengan proses penegakan hukum di Polda NTT. Ia mempertanyakan mengapa para aktivis dan masyarakat harus bersuara melalui demonstrasi langsung maupun media sosial terlebih dahulu sebelum Polda NTT bergerak mengambil tindakan. Ia menduga tindakan Polda NTT dalam penanganan kasus ini hanya merupakan dramatisasi yang dibalut dengan kemunafikan.
“Jika memang ada keseriusan, pasti kasus kematian Sebastian Bokol ini sudah menemukan pelakunya dan keadilan itu telah diwujudkan, karena peristiwa kasus tersebut sudah cukup lama dari tanggal 2 Agustus 2022 hingga pada Maret 2025,” tambah Jefri.
Adi Papa Jefrianto Bondi, SH, meminta Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Bapak Emanuel Melkiades Laka Lena, S.Si., A.Pt., dan Bapak Irjen Pol (Purn) Drs. Johni Asadoma, M.Hum., agar memberikan atensi khusus terhadap kasus kematian Sebastian Bokol yang sudah cukup lama ditangani oleh aparat penegak hukum Polda NTT namun hingga kini belum ada titik terang. Sebab, kasus ini sudah cukup lama dan seakan-akan terbungkam serta terlupakan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari Polda NTT terkait pernyataan Bondi. Keluarga Sebastian Bokol dan masyarakat terus menunggu perkembangan lebih lanjut mengenai kasus yang sudah berjalan lebih dari dua tahun ini.***
